DSK Global

Tulisan ini dibuat oleh Bapak Suparna Wijaya, S.E., Ak., M.M., CPA, CTA, CLI, CSF, BKP. Beliau merupakan Co Founder dan Partner di DSK Global. Selain itu, beliau merupakan dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Aspek keadilan menjadi perhatian khusus dalam penetapan kebijakan batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak sebesar Rp500.000.000. Hal ini dikarenakan PTKP orang pribadi yang menggunakan tarif Pasal 17 hanya berada pada rentang Rp54.000.000 hingga Rp126.000.000.

Jumlah Rp500.000.000 tersebut merupakan perkiraan biaya agar bisa mendekati Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak yang menggunakan tarif Pasal 17. Hal ini merupakan implementasi dari keadilan horizontal. Lalu, alasan penetapan besaran sebesar Rp500.000.000. Nominal Rp500.000.000 merupakan gross-up dari PTKP paling rendah Rp54.000.000 dengan asumsi net profit margin sebesar 10% dari total peredaran bruto. Oleh karena itu, kebijakan ini juga hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, yang memang memiliki besaran PTKP. Kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak tidak diberlakukan pada wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu, batasan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 dianggap menguntungkan pihak-pihak yang memiliki laba bersih kurang dari PTKP. Pada ketentuan PP 23/2018, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto Rp300.000.000 tetap terutang pajak dengan total Rp3.000.000. Jika diasumsikan net profit margin¬≠-nya adalah 10%, maka seharusnya wajib pajak tersebut tidak terutang pajak penghasilan jika menggunakan tarif Pasal 17, karena laba bersihnya adalah Rp30.000.000 (tidak mencapai PTKP). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan secara horizontal antara wajib pajak yang menggunakan Pasal 17 dan PP 23/2018 (Vito Peragine, 2004). 

Selain itu, menurut Syarifudin (2015)skema perhitungan sebelum penetapan peredaran bruto tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 menimbulkan ketidakadilan, karena bertolak belakang dengan prinsip ability to pay. Menurut penelitian Syarifudin (2015)usaha mikro yang memiliki peredaran bruto 1,2 miliar rupiah harus memiliki net profit margin 16% agar memiliki pajak terutang yang mendekati wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif  Pasal 17. Selain itu, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 600 juta rupiah juga harus memiliki net profit margin sebesar 25% agar memiliki pajak terutang yang kurang lebih sama dengan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif Pasal 17. Penelitian tersebut juga berkesimpulan bahwa kebijakan yang menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak hanya akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang besar, selama peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh (Syarifudin, 2015) adalah penetapan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, yang sejalan dengan penetapan batasan bruto tidak dikenai pajak.

Selain itu, juga efisiensi biaya administrasi. Pendapatan PPh Final yang secara nasional yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Penerimaan PPh Final yang kecil dianggap tidak sebanding dengan biaya administrasi terkait pelaporan SPT Masa PPh Final dari wajib pajak. Penetapan batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak akan mengurangi biaya administrasi terkait pemotongan pajak final PP 23/2018.

Kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dianggap kurang baik. Penerimaan pajak dari sektor UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan ketentuan PP 23/2018, wajib pajak orang pribadi dibatasi selama tujuh tahun dalam menggunakan kebijakan perhitungan PPh final. Selama tujuh tahun tersebut, KPP Pratama diharapkan memberikan pelatihan mengenai pembukuan agar wajib pajak bisa menentukan besaran laba bersih sesuai regulasi perpajakan.

Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu disebabkan kurangnya informasi yang didapat oleh wajib pajak. Selain itu, kebijakan batasan bruto tidak kena pajak ini diterapkan hanya kepada wajib pajak orang pribadi, tidak untuk wajib pajak badan. Hal ini diterapkan untuk menghindari praktik bunching untuk melakukan penghindaran pajak. Praktik bunching kerap dilakukan wajib pajak badan yang peredaran brutonya mendekati 4,8 miliar rupiah (Nurfauzi et al., 2019). Penyusunan kebijakan batasan bruto tidak kena pajak memenuhi kriteria kerangka keselarasan strategis, karena memiliki dampak publik untuk menciptakan keadilan antar wajib pajak dengan penghasilan yang setara tanpa memandang profesi. Kemudian, pemerintah juga memperhatikan kapasitas teknis dengan memperhitungkan efisiensi pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Terkait penerimaan politik, kebijakan ini juga sudah disahkan dalam UU HPP, sehingga telah mendapat dukungan politik dari institusi terkait (Ullman-Margalit, 1983).



Leave a Reply